Perekonomian di Indonesia bermula pada hari kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 pada saat itu Indonesia telah menentukan untuk terbebas dari penjajahan. Perekonomian Indonesia dibagi kedalam 3 waktu yaitu
o Perekonomian orde lama (1945 – 1966)
Situasi perekonomian penting pada masa orde lama
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pada Desember 1949 – 1950 pada masa Kabinet Hatta terjadilah Reformasi moneter
Pada periode 1951 – 1966 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,7% per tahun pada saat itu juga di tahun1955 – 1960 terjadi inflasi tinggi mencapai 23,5% dikarenakan kebijakan baru untuk mencetak uang
2. Nasionalisme perusahaan asing pada 1951
Pemberlakuan UU No.78 tahun 1958 tentang Investasi Asing hal ini memperburuk perekonomian di Indonesia, termaksud penutupan bursa efek pada 1958
3. Penggabungan semua bank milik pemerintah
Pada tahun 1965 telah didirikan Bank Berjuang sistemnya hanya untuk sebagai pemasok dana pemerintahan
4. Angkatan Kerja, Perkerjaan, dan Upah
Jumlah penggangguran pada angkatan kerja sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta angkatan kerja
Pada tahun 1953 pekerja di daerah Jakarta menerima upah sebesar Rp5-6 per hari (pekerja nonterampil) dan Rp10-20 per hari (pekerja terampil)
Angkatan perkerjaan dibagi 4 sektor yaitu :
1. Di sektor pertanian terdapat 72% angkatan perkerja
2. Disektor jasa terdapat 9,5%
3. Disektor Perdagangan dan Keuangan Terdapat 6,7%
4. Sedangakan di Sektor Industri Terdapat 5,7%
5. Neraca Ekonomi Nasional
Tahun 1955 – 1965 anggaran pemerintah mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan, sehingga Negara kita melakukan pinjaman ke luar negri
o Perekonomian pada Masa Orde Baru (1966 – 1998)
o Pembangunan jangka pendek pemerintah memiliki 4 tahap pelaksanaan yaitu :
1. Tahap penyelamatan
2. Tahap Rehabilitas
3. Tahap Konsolidasi
4. Tahap Stabilisasi
o Terdapat dua Pemberlakuan kebijakan :
1. Tiga UU baru tentang Perbankan
2. Kebijakan Anggaran Berimbang
o Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Seperti telah disebutkan bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu:
1. Pelita I
Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
2. Pelita II
Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%
3. Pelita III
Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.
4. Pelita IV
Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.
5. Pelita V
Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
6. Pelita VI
Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
• Perekonomian Indonesia pada Masa Reformasi
1. Profil perekonomian Indonesia tahun 1996–1997
Laju Inflasi 34,22% dari 5,17% pada tahun 1996/1997
Tingkat Pengangguran 4,9% pada tahun 1996
7,5% pada tahun 1997
2. Langkah pemerintah dalam menjalankan program penyehatan ekonomi Indonesia
a. Kebijakan Fiskal
b. Kebijakan Moneter
c. Restrukturisasi Sektor Keuangan
d. Reformasi Struktural di Sektor Riil
e. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
f. Kebijakan Investasi
g. Jaringan Pengaman Sosial
• Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
- Karakteristik pemerintahan SBY (pemerintahan gotong royong)
1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi yang paling utama disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
2. Dalam hal ekspor, sejak tahun 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot
- Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I Era SBY dan JK (2004–2009)
1. Kebijakan pengurangan subsidi BBM
2. PNPM Mandiri & Jamkesmas
3. MP3EI
4. Kebijakan BLT
5. Indonesian Infrastructure Summit
6. Strategi pembangunan ekonomi: pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro environment
- Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II Era SBY dan Boediono (2009–2014)
A. Kebijakan BI rate
B. Kebijakan nilai tukar
C. Kebijakan operasi moneter
D. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal
• Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan Jokowi
1. Kebijakan Ekonomi Tahap I
Paket kebijakan ekonomi tahap I yang dirilis pada 9 September 2015 merupakan gebrakan dari kebijakan secara makro dan menyeluruh yang diharapkan dapat membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan ekonomi selanjutnya guna memperkuat pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi Indonesia.
2. Kebijakan Ekonomi Tahap II
Paket kebijakan ekonomi tahap II yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan membantu likuiditas perbankan di Indonesia guna menopang pertumbuhan ekonomi.
3. Kebijakan Ekonomi Tahap III
Paket kebijakan ekonomi tahap III bertujuan meningkatkan sektor supply agar para pelaku industri dapat bertumbuh secara sustainable.
4. Kebijakan Ekonomi Tahap IV
Paket kebijakan ekonomi tahap IV bertujuan mensejahterakan para buruh serta pelaku industri kecil atau mikro.
5. Kebijakan Ekonomi Tahap V
Paket kebijakan ekonomi tahap V berfokus pada sisi insentif yang dapat diberikan pemerintah kepada pengusaha agar semakin produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
6. Kebijakan Ekonomi Tahap VI
Paket kebijakan ekonomi tahap VIditujukan bagi industri-industri yang berada di daerah pinggiran dan dengan spesifikasi produk khusus, antara lain:
Insentif pajak bagi industri di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Perizinan (deregulasi) tentang penyediaan air
Perizinan (deregulasi) impor untuk industri obat
Penulis Astri Yastika, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar